Core Tax Baru Hadapi Kendala, Pengusaha Desak Perpanjang Masa Transisi

Sistem Core Tax yang diluncurkan awal Januari 2025 menghadapi sejumlah kendala teknis signifikan, membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendesak pemerintah memperpanjang masa transisi dan meringankan sanksi keterlambatan pelaporan pajak. Permintaan ini disampaikan usai audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Masalah Sistem Core Tax dan Dampaknya

Berbagai masalah teknis menghambat operasional Core Tax. Pengusaha mengeluhkan kesulitan login dan registrasi, kapasitas bandwidth terbatas yang menyebabkan situs sering down, ketidaksesuaian data pajak, kesulitan menerbitkan faktur pajak, dan kesulitan mengelola sistem secara keseluruhan. "Perubahan sistem ini sangat besar," ungkap Wakil Ketua Umum APINDO, Sanny Iskandar. "Selain pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur digital, perusahaan juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan sistem dan melatih karyawan mereka."

Kendala-kendala tersebut berdampak serius pada kewajiban pelaporan dan penerbitan faktur pajak PPN. Akibatnya, banyak pengusaha terancam denda karena keterlambatan pelaporan. Masa transisi tiga bulan yang diberikan pemerintah dinilai terlalu singkat, mendorong APINDO mengusulkan perpanjangan hingga enam bulan, bahkan satu tahun.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menambahkan pentingnya investigasi yang transparan dan akuntabel terhadap masalah ini, misalnya melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia mempertanyakan kurangnya uji coba sistem yang komprehensif sebelum peluncuran. "Informasi internal menyebutkan adanya uji coba terbatas, namun hasilnya tampaknya tidak komprehensif," ujar Prianto.

Prianto juga menyarankan agar pemerintah tidak menjatuhkan sanksi selama sistem belum siap. Menurutnya, masa transisi seharusnya fleksibel dan dapat diperpanjang jika masalah terus berlanjut. Hal ini penting untuk memberikan ruang bagi pengusaha untuk beradaptasi dengan sistem baru tanpa beban sanksi yang memberatkan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, tetap optimis kendala ini akan teratasi. Ia menekankan pentingnya layanan bantuan (helpdesk) yang berkelanjutan selama masa transisi. Luhut juga mengingatkan pentingnya Core Tax untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia dan mengurangi tax gap yang mencapai 6,4% dari PDB. Targetnya, penerimaan negara bisa bertambah hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

DJP sendiri melaporkan sejumlah perbaikan sistem yang telah dilakukan, termasuk pada proses bisnis seperti pendaftaran, pengiriman OTP, dan pembaruan profil wajib pajak; pembuatan faktur pajak (format XML); dan sistem manajemen dokumen (penandatanganan faktur pajak). Data hingga 13 Januari 2025 pukul 10.00 menunjukkan 167.389 wajib pajak telah mendapatkan sertifikat digital, 53.200 wajib pajak berhasil membuat 1.674.963 faktur pajak, dan 670.424 faktur pajak telah divalidasi. DJP berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja sistem.

Perbaikan dan Solusi Jangka Panjang

Meskipun DJP telah melakukan sejumlah perbaikan, tantangan masih ada. Perlu evaluasi menyeluruh untuk memastikan kelancaran sistem Core Tax. Sosialisasi yang lebih efektif dan pelatihan yang komprehensif juga penting untuk membantu wajib pajak beradaptasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perbaikan sistem juga perlu ditekankan agar kepercayaan pengusaha terhadap Core Tax dapat pulih.

Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek teknis, administratif, dan edukasi dalam menyelesaikan masalah ini. Perpanjangan masa transisi menjadi solusi yang realistis untuk memberikan waktu bagi pengusaha dalam beradaptasi dengan sistem baru. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pengusaha juga krusial untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Perbaikan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas bandwidth adalah hal penting untuk memastikan kelancaran akses dan operasional sistem Core Tax. Pengembangan sistem helpdesk yang responsif dan efektif juga diperlukan untuk memberikan bantuan yang tepat waktu kepada wajib pajak yang mengalami kendala.

Keberhasilan implementasi Core Tax sangat penting untuk peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang komprehensif sangat diperlukan untuk memastikan sistem ini dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak.